Yayasan Visi Nusantara Maju melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Irigasi Sawah di Kampung Citeureup, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut adalah bentuk kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KEMNAKER RI) dalam merealisasikan program Padat Karya Infrastruktur.
Yayasan Visi Nusantara Maju menyelenggarakan Pembekalan Enumerator dan Tim Survei pada Program Evaluasi Tata Kelola Sekolah Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar KEMENDIKBUD RI – Visi Nusantara Maju Tahun 2019.
Dalam rangka penguatan kapasitas tim teknis pada Program Evaluasi Tata Kelola Sekolah Dasar, kerjasama Kemendikbud RI dengan Visi Nusantara Maju Tahun 2019, menyelanggarakan kegiatan pembekalan bagi tim survei dan enumerator yang akan turun ke lapangan untuk 4 wilayah, terdiri dari Wilayah Tengah, Wilayah Timur, dan Wilayah Barat. Kegiatan pembekalan tim survei dan enumerator Wilayah Tengah yaitu Jawa Timur dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, pada tanggal 18 Oktober, dengan narasumber Hasan Asy’ari, anggota tenaga ahli peneliti, dan Wilayah Tengah Jawa Barat juga dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2019 di kantor Visi Nusantara Maju Bogor, dengan narasumber Dr. Arsyad, M.Pd. dan Wahyu Bagja Sulfemi, S.S., M.Pd. selaku tenaga ahli peneliti. Sementara pembekalan tim survei dan enumerator wilayah timur Indonesia yaitu propinsi Maluku diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2019 di hotel Biz Kota Ambon dengan narasumber Dr. Arsyad, M.Pd. dan Wahyu Bagja Sulfemi, S.S., M.Pd. Untuk wilayah barat, yaitu propinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 22 oktober 2019 di hotel Rio Kota Palembang dengan narasumber Yusfitriadi, M.Pd.
Kegiatan Program Evaluasi Tata Kelola Sekolah Dasar Kemendikbud RI tahun 2019 akan memotret sejauhmana implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya pada bidang tata kelola sekolah dasar (SD) seperti; apakah sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan, apakah sekolah sudah melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, sejauhaman kemampuan kepala sekolah dalam mamapu bersosialisasi dengan baik pada warga sekolah, sejauhaman sekolah melaksanakan kegiatan evaluasi diri dan sejauahmana sekolah meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikannya. Inilah yang akan digali di lapangan, kenapa belum optimal, apa masalah dan bagaimana solusinya. Mengingat bahwa tata kelola sekolah dasar adalah suatu rangkaian kegiatan sebagai bentuk implementasi dari suatu kebijakan, maka evaluasi tata kelola sekolah dasar pada dasarnya merupakan kegiatan evaluasi terhadap implementasi dari suatu kebijakan. Untuk menggali hal-hal tersebut, maka kemampuan para tim survei dan enumerator ini menjadi sangat penting agar dapat mencermati dan mendalami lebih jauh persoalan sesungguhnya yang dihadapi sekolah, sehingga dapat menemukan solusi penyelesaian yang tepat. Untuk itu, saya berharap agar para tim survei dan enumerator di lapangan untuk seluruh wilayah dapat menggali informasi yang benar dan akurat untuk mendapatkan data valid.
pembekalan tim survei dan enumerator yang dilaksanakan di wilayah propinsi masing-masing dengan peserta terdiri dari koordinator propinsi, tim survei yaitu tim yang akan melakukan pengambilan data ke sekolah sasaran, dan enumerator yaitu tim yang akan melakuakan input data awal berbasis sistem aplikasi. Materi yang disampaikan pada pembekalan tim survei dan enumerator untuk seluruh wilayah tersebut, yaitu; Pertama, materi tentang pemahaman aspek tata kelola sekolah dasar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kedua, materi tentang instrumen evaluasi/kuesioner. Ketiga, materi tentang administrasi pelaporan bagi tim survei dan enumerator.
tim survei dan enumerator akan mendatangi sekolah sasaran dengan kriteria sekolah yang terakreditasi A, sekolah yang terakreditasi B, dan sekolah yang terakreditasi C untuk setiap Kabupaten/Kota dengan metode sampling. Responden untuk setiap sekolah terdiri dari unsur kepala sekolah/pimpinan sekolah, unsur guru dan unsur komite sekolah. Sementara itu, Tim Visi Nusnatara Maju akan melakukan koordinasi dengan Dinas pendidikan propinsi dan Dinas pendidikan Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran evaluasi, sebagai bentuk sinergitas agar kegiatan evaluasi program ini berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan tindaklanjut untuk peningkatan standar pengelolaan sekolah sesuai yang diatur dalam dalam Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah. Dalam konteks kegiatan evaluasi ini, Permendiknas tersebut menjadi standar penilaian dan pengukuran berhasil atau tidaknya tata kelola sekolah dasar yang menjadi obyek evaluasi. Untuk itu, Dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah sasaran dapat bekerjasama dengan tim agar kegiatan program evaluasi ini berjalan dengan lancar. Dengan demikian, hasil survei program evaluasi tata sekolah dasar tahun 2019 ini akan memberikan gambaran utuh terkait kondisi sekolah yang sesugguhnya, khususnya pada aspek tata kelola sekolah dasar seluruh Indonesia.
Yayasan Visi Nusantara Maju bersama 7 lembaga lainnya baik unsur Perguruan Tinggi maupun Lembaga NGO (Non Govermen Organistion) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Ketua Yayasan Visi Nusantara (VINUS) Maju, Yusfitriadi mengatakan MoU tersebut merupakan Program Penelitian terkait kondisi sekolah dasar di seluruh Indonesia dalam berbagai sisi.
“Yayasan Visi Nusantara Maju kebagian untuk meneliti sisi Tata Kelola Sekolah Dasar di 5 Provinsi, yaitu Maluku, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Program ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, yakni bulan September sampai bulan Oktober”.
Adapun yang ingin dipotret dalam penelitian ini adalah kesesuaian lembaga pendidikan dasar dengan 8 standar pendidikan yaitu :
harapannya dengan adanya potret obyektif kondisi sekolah dasar dengan 8 standarnya tersebut, akan mampu memberikan treatment dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah maupun masyarakat dalam merespon kondisi-kondisi obyektifitas sekolah dasar tersebut.
Terutama bagi pemerintah karena ketepatan sasaran program hanya akan bisa dilaksanakan ketika berbasis hasil penelitian. Terlebih pada sekolah dasar yang merupakan pijakan utama penguatan karakter anak bangsa.
“sehingga semua komponen bangsa ini harus memiliki perhatian yang serius terhadap lembaga pendidikan dasar tersebut”.
Penandatangan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju (Yusfitriadi, M.Pd.) didampingi oleh Peneliti Pendidikan Senior Yayasan yaitu Dr. Arsyad, M.Pd. dan Wahyu Bagja Sulfemi, M.Pd. di Hotel Grand Sahid Jakarta Pusat.
(24/09) Malam tadi, dua jurnalis dari Radar Bogor datang ke Kantor Visi Nusantara Maju untuk memenuhi undangan sebagai narasumber pada pelatihan media. Acara tersebut mengambil tema “Tata Kelola Media Online”.
Peserta yang mengikuti acara ini terdiri dari lintas profesi. Diantaranya adalah aktivis mahasiswa dan aktivis kepemudaan di Kabupaten Bogor.
Yusfitriadi, Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju dalam pembukaan program pelatihan media menyampaikan , “Visi Nusantara Maju adalah lembaga yang bergerak dalam ranah gerakan pendidikan dan sosial. Oleh sebab itu, perlu adanya penopang yang kuat agar gerakan sosial ini mampu berjalan dan terus berkembang dengan baik. Salah satunya adalah Media Power.
“Sekarang kita akan buat media power dengan menyiapkan kumpulan gagasan yang rapi, redaksi dengan kualifikasi yang legal dan qualified sehingga akan ada tata kelola media yang baik”, ujar Yus.
Dalam sesi pelatihan, Luki, Jurnalis Radar Bogor menyampaikan poin-poin penting dalam acara tersebut. Ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas ketika akan mendirikan sebuah lembaga pers/media seperti pimpinan redaksi, redaktur pelaksana, koordinator liputan, copy editor, redaktur dan wartawan. Semua itu adalah aspek sumber daya manusia yang harus dimiliki sebuah lembaga pers secara legal dan setiap orang pada jabatan tersebut harus telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari tingkat muda, madya, hingga utama. “Masing-masing jabatan berbeda tingkatan ujiannya”, ujar Luki.
Luki juga menambahkan, sebuah lembaga pers/media harus sangat memperhatikan kode etik jurnalistik dalam memproduksi berita dan harus menjalankan koordinasi yang baik antar struktural dalam lembaga media tersebut.
Pada materi selanjutnya, Beni, selaku jurnalis yang konsentrasinya adalah pada pengelolaan aktivitas IT di Radar Bogor, memberikan pemahaman bahwa setidaknya terdapat enam poin dalam menjalankan sebuah media online yaitu infrastruktur, server, konten, promosi, monetisasi, dan sekuriti. Keenam aspek tersebut harus bisa dipadupadankan dengan baik.
Recent Comments